Ilustrasi kasus (pixabay)
Ilustrasi kasus (pixabay)

Kasus penggerebekan PSK online/daring berinisial NN (26) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang disinyalir adanya skenario jebakan yang diarahkan ke politisi partai Gerindra Andre Rosiade, terus bergulir.

Setelah dicokok Polda Sumbar di Hotel Kyriad Bumiminang Padang dan dijebloskan ke terali besi, NN pun buka suara terkait kronologis dirinya sampai ke hotel prodeo.

Kesaksian NN itu pun, seperti diberitakan MalangTIMES (5/2/2020) kemarin, mendapatkan respon dari beberapa organisasi. Seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Komisi Pemantauan Komnas Perempuan.

Kedua lembaga tersebut menyampaikan hal senada atas kejadian yang menimpa perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat (Jabar). Yakni, adanya perlakuan tidak adil oleh kepolisian dan Andre terhadap NN.

Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan, NN diperlakukan tidak adil dalam kasus itu.

"NN dijadikan objek dan ditahan, tapi di sisi lain pengguna jasanya tidak mendapat perlakuan yang sama," ucapnya seperti dikutip dari tirto.id. 

Siti pun mendasarkan pernyataannya itu pada Pasal 296 Jo. Pasal 506 KUHP. Seperti diketahui bunyi Pasal 296 mengatur terkait orang yang memiliki mata pencaharian dan dengan sengaja mempermudah terjadinya perbuatan cabul dengan orang lain diancam pidana kurungan dan denda.

Isinya, barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal itu diperjelas melalui Pasal 506 yang berbunyi, barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Lewat dua pasal itulah, Siti melalui YLBHI pun pasang badan atas ketidakadilan yang menimpa NN yang memiliki anak berusia satu tahun. Serta menyayangkan pihak kepolisian yang tak melihat akar persoalan dari terjadinya kasus itu.

"NN itu korban tipu daya," tegasnya. 

Dia juga menyampaikan, bahwa siapapun tak terkecuali Andre yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil 1 Sumbar, tak baik untuk membangun citra melalui cara penjebakan ke NN.

"Cara yang baik bangun sistem pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan," imbuhnya.

Senada, Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur juga memberikan kritikan atas sikap Andre yang ingin membuktikan Kota Padang marak prostitusi daring dengan cara itu. Hingga membuat NN yang merupakan pekerja seks harus meringkuk di jeruji besi. Padahal, lanjutnya, tak ada motif jika tidak ada yang memesan NN.

"Pekerja seks itu tidak ada pidananya. Justru Andre yang seharusnya diperkarakan karena mengatur peristiwa itu. Dia otaknya, NN itu dijebak tapi malah dipidana," ucapnya seperti dikutip tirto.id.

Pernyataan Isnur itu sebenarnya juga dipicu dengan keterangan  Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (4/2/2020) lalu. Bayu seperti diberitakan sebelumnya menyampaikan, penggerebekan PSK daring dilakukan karena adanya informasi dari Andre.

"Andre ini ingin ikut serta memberantas maksiat tersebut. Ia memancing dan memesan pekerja seks komersial dengan masuk ke aplikasi MiChat melalui akun temannya. Iapun melakukan transaksi dan disepakati harga Rp 800.000 di salah satu hotel di Kota Padang," ujarnya.

Maka penggerebekan NN yang sempat mengaku 'dipakai' dulu oleh lelaki yang diduga dibayar Andre di kamar mandi, masih kata Isnur dapat merusak sistem hukum.

"Cara penjebakan itu akan merusak sistem hukum," tandasnya.

Kasus NN yang bergulir dan mendapat sorotan banyak pihak itu pun menimbulkan keprihatinan. Tak hanya YLBHI dan Komnas Perempuan yang siap membela NN yang juga diambang pintu akan dicerai suaminya saat menjenguknya di penjara.

NN juga mendapat perhatian dari Women Crisis Center Nurani Perempuan Padang yang  sudah menggagas petisi daring dan mendesak polisi membebaskannya.