Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Masyarakat Kota Malang digegerkan aksi penggerebekan 6 warga negara asing (WNA) yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat penipuan internasional. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, pihaknya bakal meningkatkan koordinasi pengawasan warga pendatang baru di wilayah tersebut. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian mengamankan 7 orang dalam tindakan penggerebekan di Kota Malang. Satu orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sementara 6 lainnya merupakan WNA asal Taiwan dan China.  Tindakan aparat tersebut berlangsung sejak Senin (25/11/2019) siang hingga malam hari pukul 22.00 WIB. 

Penggerebekan yang dilakukan di sejumlah lokasi. Yakni, Puncak Dieng 2, Bukit Dieng CC 12a, Puncak Dieng Blok II 1 14, dan rumah di Istana Dieng Selatan B14 itu berhasil membekuk tujuh orang tersangka terkait kasus penipuan online bermodus customer service yang ditangani Polda Metro Jaya. 

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan jika telah kecolongan adanya oknum-oknum tak bertanggungjawab yang tinggal di kawasan Kota Malang. Karenanya, pihaknya meminta hal itu untuk dijadikan evaluasi dan catatan untuk memperketat keberadaan warga baru yang masuk ke wilayahnya.

"Dengan kejadian ini kita banyak kecolongan. Saya sudah koordinasi dengan imigrasi, Dispendukcapil, dan RT/RW di wilayah Kota Malang untuk meningkatkan pergerakan warga. Sehingga pergerakan orang baru ini harus terdeteksi di kami, karena sebelumnya para RT dan RW ini tidak bisa memantau. Maka ini menjadi catatan bagi kami untuk mengetatkan itu," ujarnya, Selasa (26/11).

Apalagi, kasus terbaru tersebut terjadi di kawasan perumahan yang cukup elit di Kota Malang. Pengetatan tersebut, salah satunya dengan melakukan tindakan razia terpadu di kawasan perumahan dan tempat kos-kosan secara gabungan yang melibatkan pihak imigrasi, kepolisian, perpajakan, hingga Satpol PP.

"Nanti itu bisa dilalui kalau fungsi RT dan RW dikuatkan, saya kira Perda kita juga sudah mengatur tamu wajib lapor 2x24 jam. Pemilik rumah atau kos-kosan juga akan kita sasar. Kita harus lakukan pengetatan dengan sering melakukan razia terpadu, dari imigrasi, pajak, kepolisian, dan satpol PP," tandasnya.